Rapat Dengar Pendapat ATPUSI bersama Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyumas Dinas Pendidikan ARPUSARDA Banyumas

Jum'at, 14-2-2025: Rapat dibuka oleh ketua komisi 4 DPRD kabupaten Banyumas bapak duha diawali dengan perkenalan anggota dewan komisi 4 DPRD kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dari apusi kepada komisi 4 yang intinya agar teman teman tenaga perpustakaan sekolah dapat lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah kabupaten Banyumas 

Perwakilan dari ATPUSI oleh Ketua ATPUSI Kab. Banyumas Hartono, S.S.I menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan  mengenai sedikitnya formasi yang ada untuk tenaga perpustakaan. Formasi SD rumornya hanya bisa diduduki dengan kualifikasi pendidikan D3 padahal pada faktanya di lapangan tidak ada yang lulusan D3 sehingga terjadi miss komunikasi. lalu dilanjutkan dengan penyampaian harapan tenaga perpustakaan sekolah di tahun 2025 dapat terselesaikan baik di SD maupun di SMP penyampaian harapan untuk formasi agar tidak ada persaingan

Dari komisi 4 DPRD Kabupaten Banyumas: 

1. Formasi untuk tendik usulannya besar yaitu 781 yang terpenting adalah semua sudah masuk dalam database 
2. Dinas pendidikan dan BKPSDM harus duduk bersama untuk menganalisis kembali Analisis Jabatan yang ada harus sesuai dengan data di lapangan 

Dari Dinas Pendidikan yang diwakili oleh bapak Edi saptono : 

• perpustakaan sudah ada undang-undangnya di tahun 2007 dan 2008
• P3K yang sudah tes diangkat per 1 Agustus 2025 
• Tahun 2024 tidak muncul formasi pustakawan karena rekomendasi dari perpusnas atau analisis jabatannya baru turun di bulan Oktober 2024 untuk itu SD yang ada adalah administrasi perkantoran operator layanan operasional dan penata layanan operasional
• Maka akan diusahakan atau dipikirkan bagaimana Apakah bisa menggunakan ijazah D3 atau S1 semua

Dari ARPUSARDA yang dihadiri oleh bapak Agus Anggraito dan pak Fuad Arifin serta ibu Kepala Bidang Perpustakaan Sekolah 

• Bapak Agus anggahito menjelaskan bahwa ada batasan kewenangan karena ARPUSARDA hanya bertindak sebagai pembina saja namun ARPUSARDA dan DINDIK sudah berupaya membuatkan rumah jabatan agar formasi dapat muncul rekomendasi, yang keluar ada 715 formasi dan dari Kemenpan RB Maret tahun 2024 menurutnya formasi tersebut bisa untuk 5 tahun ke depan. Dari hasil rakornas kemarin sementara tidak ada akreditasi sekolah karena ada indikator yang harus diganti salah satunya adalah perpustakaan nilainya harus A jika ingin akreditasi sekolah nilainya bagus , dengan adanya hal tersebut maka perpustakaan dan petugasnya harus lebih diperhatikan
• Dari bapak Fuad Arifin menjelaskan belum semua kabupaten kota mengusulkan formasi-formasi asisten perpustakaan untuk SD muncul karena adanya Permenpan nomor 56 tahun 2022. Banyumas menyesuaikan dengan peraturan terbaru pasal 14 permenpan nomor 6 berbunyi syarat asisten perpustakaan paling rendah minimal D3 perpustakaan. 
• Formasi Pustakawan yang ada di sekolah disarankan melalui P3K karena jika PNS maka akan ada penumpukan jabatan jenjang pustakawan pustakawan menjadi salah satu unsur peningkatan indeks literasi sehingga dapat terciptanya Indonesia emas pasal 14 ayat 1D berbunyi untuk pengangkatan pertama jabatan asisten adalah beri ijazah paling rendah D3 perpustakaan atau save informasi

Jawaban balasan dari Dindik mengenai aturan kualifikasi pendidikan mungkin dapat D3 tapi jika rekrutmen tertulis D3 maka otomatis S1 tertolak maka dinas akan mengupayakan di SD akan dikeluarkan D3 atau S1 atau jika tidak bisa pustakawan bisa dialihkan ke jabatan lain. Untuk yang kualifikasi pendidikan D2 diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi

Rapat ditutup oleh ketua komisi 4 DPRD dengan agenda berikutnya adalah pertemuan dengan BKPSDM dan agenda tanggal 26 s/d 28 adalah usulan akan dibawa ke Jakarta untuk bertemu BKN komisi 4 juga berjanji akan terus mengawal Tenaga Perpustakaan sekian terima kasih diakhiri foto bersama.

Notulen

Pengurus ATPUSI Kab. Banyumas